Secara formal Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) harus memenuhi  3 (tiga) syarat yaitu:

1. Tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan,   yaitu sejak mempersiapkan Rancangan Perda, Pembahasan Rancangan Perda di DPRD, serta Penandatanganan Perda tersebut.

2. Dituangkan dalam bentuk sebagai mana telah ditetapkan

3. Di Undangkan sebagai mana mestinya, dalam hal ini hanya Perda yang bersifat mengatur.

Apabila 3 syarat tersebut telah dipenuhi maka Perda itu telah mempunyai kekuatan Hukum dan kekuatan Mengikat. kemudian apa bila telah ditetapkan mulai berlakunya maka Perda itu mempunyai kekuatan berlaku, dengan demikian maka Perda tersebut telah berfungsi sebagai sumber hukum dalam arti tempat diketemukan Hukum Positi